"Apa-apakah Ini, Yang Berbuat Demikian Ternyata Dibalas Demigitu"
_Pesan Emak_
Catatan: Sebenarnya sangat banyak masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya baik secara lansgung, melalui video, rekaman suara maupun media tulisan. Tapi pejabat negara kita ini sensetifinya sangat tinggi, dikit-dikit dibilang penghinaan, dikit-dikit dibilang uajran kebencian, dikit-dikit dibilang melanggar UU ITE, dikit-dikit dibilang makar, dikit-dikit dibilang provokator, dikit-dikit dibilang penuduhan.Padahal kalau didengarkan secara baik-baik, aturan dan kebijkannya baik-baik, masyarakat akan menyampaikan secara baik-baik pula. Tanpa ada demo tanpa ada bentrokan. Hmm.. Tapi ketika banyak masyarakat diam, ujung-ujungnya dikit-dikit main rampas.
E-Blog| Saya ni sampai bingung mau memulai tulisan ini dengan pembukaan kata dan kalimat seperti apa lagi, mau mempercantik bahasa yang bagaimana lagi dan harus memulai dengan topik apa lagi sebagai pengantar. Karena jangankan yang berbentuk tulisan tidak ada suaranya, yang jelas-jelas didepan mata bersuara saja ditepis. Tetapi terlepas dari itu, harus tetap optimis. Karena kita harus terus berupaya mencari dan mendalami permasalahan Rempang ini.
(Sebelum saya melanjutkan, saya sampaikan salam kekeluargaan satu suku satu bangsa untuk seluruh saudara-saudara kami di Rempang yang mungkin masih dalam rasa ketakutan, merasa tidak aman, merasa terancam, susah tidur dan susah makan. Kami terus berdoa untuk kebaikan saudara-saudara semua. Sungguh Allah berada dipihak-pihak yang terdzolimi. Sermoga Allah senantiasa berikan kekuatan dan ketabahan. aamiin)
Jadi macam ginilah suadara-saudara, permasalahan rempang ini kan kalau kita perhatikan dengan cermat, persoalannya cuman tiga aspek yakni pertama: aspek peraturan perundang-undangan, kedua: aspek investasi dan ketiga: aspek sosial-sejarah dan adat-budaya.
dari ketiga aspek itu, sejak pertengahan bulan Mei 2023 saya mulai mengikuti perkembangan investasi di Pulau Rempang ini dengan ;anhkah awal titik fokus ialah "Penolakan Warga Untuk di Relokasi", hingga terus berlanjut yang isunya terus membesar hingga terjadinya aksi dan bentrok warga, sejauh ini yang saya perhatikan pemerintah maupun BP Batam hanya membahas dua saja dari ketiga aspek tersebut yang dibahas yakni aspek peraturan perundang-undangan dan aspek investasi.
kalau sudara-saudara sekalian mengingat kembali beberapa waktu belakangan ini, terutama saat-saat adanya aksi penolakan relokasi oleh warga, dengan spanduk yang besar terbentang, brosur yang menyebar disosial media serta tuntutan dari masa aksi, semuanya memuat satu tujuan isu yakni "sosial-sejarah dan adat-budaya".
dimanapun forumnnya, sama siapapun masyarakat bertemu dan kapanpun masyarakat diberikan kesempatan menyapaikan aspirasi termasuk dalam aksi unjuk rasa, tetap Penolakan Reloaksi karena aspek sosial-sejarah dan adat-budaya.
Adakah saudara-saudara menemukan masyarakat meneriaki "Ganti Ruginya Kurang Pak BP, Tambahkan Lagi !!!". atau "Pak Kami mau direlokasi, tapi rumahnya harus mewah !!!", atau "Pak BP kami hanya mau dipidanhkan ke Batam Kota, tak mau di dekat pantai !!!".
adakah kira-kira pernyataan demikian? tabek jika saya salah, mungkin kurang membeaca. tetapi sejauh sepengetahuian saya, keinginan seperti itu tidak pernah menjadi suara pemersatu awarga Rempang dalam stiap aksinya.
Loh Kenapa, emangnya warga gak butuh sagu hati apa? emangnya warga gak kepengen gitu dapat tempat tinggal baru, gratis pula tu bahkan diberikan uang makan setiap bulannya sebesar Rp 1.200.000, dan uang ini untuk perorangan bukan per KK. Kebayangkan betapa setiap bulan tanpa bekerja mereka mendapatkan uang. dewasa sampai ke anak-anak.
Nah inilah yang perlu dipahami oleh pemerintah kita. Masyarakat Rempang tidak berbicara soal besar kecilnya nominal ataupun besar kecilnya ganti bangunan rumah atau lahan. Masyarakat berbicara soal sosial-sejarah dan adat-budaya mereka yang hal itu tidak mampu diganti dengan apapun termasuk uang dan rumah atau tanah baru.
nah saudara-saudara, saat-saat adanya uapaya mediasi, musyawarah, penyampaian aspirasi dan berbagai kritikan saran serta masukkan hingga meminta klarifikasi baik kepada pemerintah termasuk BP Batam, coba perhatikan dengan cermat dan seksama, adakah tidak satu tokoh saja baik itu mungkin presiden, menteri-menteri, wali kota Batam sekaligus Kepala BP Batam atau siapapunlah pihaknya yang didapati ikut mendukung program ivestasi serakah ini, yang membalas atau menjawab tuntutan warga Rempang dengan jawaban sosial-sejarah dan adat-budaya juga?
Sejauh pandangan saya, tidak ada balasan itu saudara-saudara. ketika warga menyampaikan "Pak ini tanah nenek moyang kami sejak ratusan tahun yang lalu hidup dan banak pinak disini", jawabannya "Tanah ini sudah miliki investor yang disepakati pada tahun 2004 yang lalu".
Yang saya tahu, saya pahami dan saya yakini sejak kecil hingga dewasa ini dari mulai SD sampai tamat S1, dari jutaan planet didunia ini hanya Bumilah yang didalamnya terdapat nilai sosial-sejarah dan adat-budaya. Sehingga dapat dipastikan seluruh yang ada di Bumi hidup dengan sejarah. Dengan begitu, wajib bagi yang hidup di Bumi menghargai, menjaga dan merawat sejarah. (itu sih pikiran awam saya saja. tak taulah kalau pikiran yang bergelar Ir, bergelar Dr, bergelar guru besar dll ya kan, mungkin berbeda pandangan dan kesepakatan. ada tuh agaknya manusia di merkurius atau di saturnus)
ketika warga menyampaikan "Pak batalkan reloaksi ini. tanah ini penuh nilai sejarahnya" jawabannya "saya hanya melanjutkan perintah pemerintah pusat".
ketika warga menyampaikan "Pak kami suku melayu asli disini dan lebih dahulu nenek moyang kami menempati wilayah ini sebelum BP Batam dan Pemko Batam itu ada", jawabannya "lokasi ini akan dibangun pabrik kaca terbesar diluar china"
dan ketika warga menyampaikan "Pak disini ada bukti-bukti peninggalan sejarahnya pak. Tanda pejuang kita sewaktu melawan penjajah", jawabannya "nanti akan kita tempatkan loaksi yang baru untuk warga karena tanah ini harus segera dikosongkan"
Sampai disini paham mengapa masalah ini tak kunjung mendapat jawaban mamuaskan? Paham mengapa masalah ini berujung bentrok dan hingga memakan korban?
saya kasi satu contoh perumpamaan deh biar lebih memudahkan, katakan anda penasaran igin belajar mengendarai pesawat tetapi yang anda pelajari malah mobil. Katakan anda ingin pergi kehutan, namun yang ada susuri adalah jalan menuju pantai. sampai kapanpun anda tidak akan mencapai tujuan anda tersebut. mengapa? karena tidak seimbang, tidak sejalan dan tidak setara dengan apa yang anda butuhkan.
Jadi singkatnya adalah, jawaban-jawaban maupun klarifikasi bahkan jaminan-jaminan yang ditawarkan BP Batam maupun pemerintah pusat itu tidak ada keterkaitan atau hubungannya sama sekali dengan sosial-sejarah dan adat-budaya yang selama ini diperjuangkan dan dipertahankan warga Rempang.
sangat masuk akal bagi saya untuk hal ini yang menjadi penyebab permasalahan ini belum mendapatkan titik terangnya hingga saat ini. Titik terang untuk apa lagi? jawabannya titik terang untuk tanah adat Perkampungan Tua Rempang.
Adakah satu saja jawaban telak dari pejabat pemerintahan baik pemerintah pusat maupun BP Batam keapda warga yang ketakutan dan khawatir akan hilangnya bukti nilai sejarah melayu di Pulau rempang dengan mengatakan "Baik Bapak Ibu sekalian, saya akan menjami atau pemerintah atau negara akan menjamin tidak ada satu titikpun yang dilokasi tersebut terdapat tanda fisik, tanda norma dan tanda budaya sekalipun sejengkal yang diganggu atau dipindahkan atau dirubah atau dihancurkan. ada? tidak ada sama sekali.
Yang Presiden Joko Widodo mengatakan masalah ini tidak selesai disebabkan komunikasi yang kurang baik.
Yang Menkopolhukam, Mahfud MD berkata seakan-akan warga Rempang numpang ditanah investor asing, yang saat ini investor yang lama merantau itu ingin kembali mengambil hak atas tanah tersebut.
Yang BP Batam Muhammad Rudi sebelumnya mengatakan hanya melanjutkan MoU tahun 2024 yang tidak selesai perizinannya dan sekarang ia menyelesaikan semuanya.
Belum lagi menteri ATR/kepala BPN, Hadi Tjahjanto yang mengatakan warga Rempang tidak memiliki sertifikat tanah
Yang Menteri Investasi/kepala BKPM, Dahlil Lahadalia mengatakan pembangunan masjid saja ada sengketanya apalagi ini.
Sebagai penutup kejanggalan ini, sehingga saya menilai bahwa betapa rendahnya bobot pemahaman pemerintah saat ini dalam memahami konteks sebenarnya yang menjadi permasalahan rakyatnya. Selain itu ketahuan pula rendahnya seni pejabat negeri ini dalam menyelesaikan dan menjawab segala persoalan rakyatnya.
Pendawai: Dion