Pesta Babi Papua dan Bayangan Babi-Babi Penguasa yang Berpesta
Kita kembali mengingatkan bagaimana suku-suku asing seperti aborigin, indian, mariori dan sebagainya yang diasingkan oleh orang-orang asing di tanahnya sendiri. Dijajah, dibantai, dibunuh fisik dan karakternya, dirampas tanah dan hak hidupnya, dipinggirkan.
Tapi kali ini kita tidak membahas bagaimana suku-suku itu dibumi hanguskan, dari mereka ada yang masih tersisa dan ada pula yang dianggap sudah punah.
Kita akan melirik upaya penyingkiran suku-suku dinegeri kita sendiri. Dengan dalih pembangunan, ketahanan pangan, investasi, kemajuan, PSN, menyapu rata dan menutup celah-celah hak hukum masyarakat. Gilanya lagi, project ini dicapai atas pemaksaan dan intimidasi.
Film dokumenter "Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita" adalah salah satu film dokumenter investigatif yang menunjukkan kilas fakta-fakta yang tampak nyata terjadi di salah satu pulau terbesar kedua didunia, yakni Papua.
Film yang dirilis sekitar bulan Maret tahun 2026 ini menyoroti dampak kerusakan lingkungan dan konflik agraria, khususnya di Papua Selatan. Filmnya tak panjang dan tak berjilid, tapi cukup untuk menjadikan rakyat Indonesia tahu betapa buruk rupanya proyek di Papua Selatan.
Di sutradarai oleh kolaborasi lintas generasi antara Dandhy Dwi Laksono (sutradara Sexy Killers dan Dirty Vote) serta Cypri Paju Dale, seorang antropolog dan peneliti isu Papua.
Kami menghadiri undangan nonton bareng (nobar) dan diskusi dalam bedah film dokumenter Pesta Babi ini yang diselenggarakan oleh salah satu organisasi internal kampus di Tanjungpinang (20/05/2026).
Dalam kesempatan itu pula, kami diminta untuk menjadi pembicara/narasumber yang turut memberikan beberapa pandangan terkait film ini.
Berangkat dari film pesta babi, didalam forum kami sampaikan dan melalui tulisan ini pula kami harus berterus terang, bahwa kami tidak hanya sedang menonton budaya ritual pesta babi masyarakat Papua Selatan yang dilaksanakan 10 tahun sekali itu, tapi kami juga menyaksikan babi-babi penguasa yang sedang berpesta. Bagaimana tidak, bayangan keuntugan para cukong, perusahaan atau siapapun pihak yang berkepentingan dan terlibat didalam project itu, sudah berhasil dilaksanakan oleh pemerintah.
Cukup rumit untuk kita gambarkan bagaimana keadaan masyarakat adat Papua yang setiap harinya hidup penuh dengan ancaman dan tekanan. Kita tidak sedang berada di Papua bahkan mungkin kita belum pernah ke Papua, tapi kita berada dalam satu garis pula Nusantara. Dari berbagai peristiwa itu, film pesta babi diangkat. Dan dari film pesta babi, tulisan ini kami angkat.
Dari film pesta babi tersebut, ada 4 poin yang ingin kami sampaikan yang menurut keyakinan kami ini patut dibenarkan dan inilah gambaran yang dapat kita lihat dari film Pesta Babi:
1. Konflik agraria dan kemanusiaan antara pemerintah-cukong pemerintah dengan masyarakat adat Papua.
Negara tidak benar-benar menempatkan dan menjadikan masyarakat adat Papua sebagai subjek pembangunan. Pengakuan atas hak tanah Ulayat dan masyarakat adat hanya sebatas "deklarasi simpati" negara terhadap masyarakat. Dibalik itu, UU agraria dapat merampas kapanpun dan dimanapun negara dan cukong negara mau beraksi.
Dengan gambaran deferosrasi yang terjadi, ketegangan antar masyarakat dengan negara, project-project pangan dan industri yang ambisius, meniadakan pertimbangan hak dan keberadaan masyarakat adat, hutan-hutan adat berlatih menanid hutan-hutan industri, menunjukkan bahwa masyarakat adat hanya dijadikan sebagai objek penumpasan dari misi program pemerintah.
Konflik ini jangan diputar balikkan faktanya. Jangan kita sebut konflik "masyarakat Papua dengan negara". Tapi sebut konflik "negara dengan masyarakat Papua".
Jutaan tahun yang lalu tanah Papua terbentuk dan disajikan untuk masyarakat adat Papua. Pertanyaannya, sejak kapan negara punya tanah dan diakui menjadi tanah negara? Jawabannya, sejak negara dikuasai hawa nafsu kepentingan dan kekuasaan. Konflik agraria Papua ini hanya satu contoh dari sekian banyak konflik agraria yang sudah terjadi dan berlangsung di Indonesia. Dalam strategi perang, siapapun yang menghalangi tujuan, adalah musuh dan ancaman.
2. Hilangnya empati penyelanggara pemerintah dengan masyarakat adat, khususnya di Papua Selatan dalam film pesta Babi ini.
Jika konservasi alam berbicara 3 aspek pelaksanaan yakni Perlindungan (protection), Pelestarian (preservation) dan Pemanfaatan Berkelanjutan (sustainable us), maka dalam konteks pembangunan juga berbicara 3 aspek pelaksanaan yakni Pertumbuhan Ekonomi (economic growth), Pembangunan Sosial (social development) dan Keberlanjutan Lingkungan (environmental sustainability).
Jauh dari dalam pandangan awam kami, dalam konteks pembangunan, pemerintah selalu mengenyampingkan aspek yang ketiga, bahkan saking dikesampingkan keberlanjutan lingkungan ini, bisa dikatakan tidak dipedulikan sama sekali demi tercapainya misi penguasaan wilayah.
Pemerintah memandang tanah Papua hanya sebagai sasaran investasi, PSN, ketahanan pangan dan eksploitasi sumber daya alam.
Pemerintah seakan luput dari ingatan bahwa di tanah Papua dan bahkan diseluruh tanah-tanah adat masyarakat di Indonesia ini ada manusia-manusia yang hidup, ada budaya-adat istiadat, ada sejarah, ada sumber-sumber kehidupan masyarakat adat.
Padahal, Indonesia bukan main lagi getolnya dalam kampanye, diplomasi dan sosialiasi lingkungan. Di G20, united nations, ASEAN bahkan hingga ke PBB. Apa yang bisa disebut lagi selain pemerintah yang munafik dan licik?
3. Kolonialisme zaman kita
Rasa-rasanya tidak perlu dan tidak patut pemerintah apalagi TNI tersinggung dengan penggunaan istilah itu didalam film pesta babi.
Sejarah sudah panjang-panjang menceritakan dengan gamblang bagaimana aksi kolonialisme zaman dahulu oleh para penjajah kepada masyarakat Nusantara ini.
Yang tampak nyata, dahulu kolonialisme dilakukan dengan aksi nyata. Penyerahan langsung, pembunuhan, pembantaian, perbudakan, pemenja dan sebagainya, dan itu dilakukan oleh para penjajah.
Nah bedanya dengan zaman kini, kolonialisme dilakukan halus dan sistemik. Melalui apa? Melalui peraturan perundang-undangan. Kritik diatur sedemikian rupa agar "tertib dan sopan" katanya, aksi masa dikekang, investasi asing dibuka besar-besaran, tenaga kerja asing diundang berdatangan sedang rakyat banyak yang hilang dan susah menjadi lapangan pekerjaan, wilayah-wilayah di Indonesia dikirim berbagai utusan negara untuk pengamanan, bahan-bahan pokok melambung tinggi, pajak tinggi.
Harga pupuk dan alat tangkap nelayan tinggi sedang nilai jual hasil tani, perkebunan dan nelayan rendah. Laut, darat dan hutan mereka kuasai. Rakyat pesisir, darat dan pengunungan terpinggirkan. Yang paling mencolok yang dapat dirasakan hari ini ialah, kembalinya sentralistik pemerintah terhadap daerah.
Apa hubungan dari semuanya? Hubungannya hanya menuju pada satu kepentingan yakni "berkuasa". Pemerintah enggan rakyat lebih hebat dari mereka, meski kedaulatan negeri ini ditangan rakyat.
Terlalu panjang jika kami harus menurunkan satu persatu berbagai kebijakan dan program pemerintah yang jelas-jelas menyingkirkan dan menyengsarakan rakyat.
Tapi dari poin ini ingin kami sampaikan, terlalu sepele, lemah dan kolot jika pemerintah maupun TNI merasa tersinggung dengan penggunaan istilah kolonialisme dalam film pesta babi.
Dari banyak sosial media kita menyaksikan adanya aksi pembatalan, pelarangan dan bahkan pembubaran nobar film pesta babi oleh aparat TNI.
Apa yang salah degan film itu? Apakah dari semua ornag yang sudah menonton film pesta babi lalu membuat pergerakan melawan negara? Apakah mereka menjadi radikal setelah menonton film itu? Apakah mereka menjadi liberal setelah mendiskusikan film itu? Kalau mengapa harus tersinggung dan takut sehingga menganggap film ini provokator?
Bukankah benar (data dan fakta) atas keterlibatan TNI yang diutus dalam berbagai project di Papua? Kalaupun tidak benar, maka silahkan tunjukkan ketidakbenaran itu dengan kebenaran (data dan fakta) pula. Bukan dengan cara membubarkan penonton. Dimana Marwah dan integritas TNI?
Wajar saja jika film ini menganggap bahwa memang benar terjadi Kolonialisme dizaman kita. Sebab semakin sempit ruang-ruang sipil dan aspirasi masyarakat.
4. "Militerisasi" negara dalam project pangan dan energi di Papua
Dalam tayangan film pesta babi, setiap momentum penggarapan project selalu dihubungkan dengan keterlibatan TNI, baik fisik maupun sistem.
Lagi dan lagi, dari sekitar 1.800-an salip merah yang ditancapkan masyarakat adat Papua di tanah-tanah adat mereka, bukan sekedar simbolik bahwa manusia-manusia ditanah Papua berTuhan. Ini juga sebagai sinyal bahwa Papua bukan tanah kosong.
Besarnya aksi "militerisasi" di tanah Papua memang tidak membunuhnya (fisik) secara langsung, tapi yang lebih bahaya dari itu yakni membunuh karakter masyarakat adat Papua.
Melalui sosial media, kita masih bisa melihat bagaimana aksi para anggota TNI yang bertugas menjaga keamanan tanah Papua. Sering berseliweran di Instagram, tiktok maupun facebook, menunjukkan kedekatan, keakraban dan persaudaraan antara TNI dengan masyarakat Papua.
Namun, jika ada yang mengatakan "oh.yang kalian lihat di pesta babi itu hanya segelintir wilayah yang diframing media", maka bisa jadi pula yang kami lihat di sosial media keakraban dan kedekatan TNI itu juga juga hanya segelintir wilayah yang diframing media.
Hingga hari ini, baik dari berita resmi negara maupun dari berita media, belum kami dapatkan adanya ancaman-ancaman dari pihak asing terhadap project pemerintah dan cukong pemerintah di tanah Papua. Artinya, bisa dikatakan kondisi dan situasinya sangat aman. Apa mungkin ada pihak asing yang akan mencegah berlangsungnya proyek itu dengan cara menyerang?
Jika tidak, lalu untuk apa dan untuk siapa 56.000 tentara dan 26.600 polisi di Papua itu? Apakah negara meras terancaman dengan masyarakat Papua? Apakah negara menganggap kehadiran masyarakat Papua yang menolak berbagai proyek energi dan pangan adalah suatu ancaman?
Bahkan mungkin tulisan inipun dianggap sebagai ancaman.
Jangan diplintir seakan masyarakat membenci pemerintah, anti negara, membenci TNI, membenci Polisi, membenci pembangunan.
Masyarakat adat Papua hidup secara berkelompok disetiap sudut-sudut hutan di Papua. Ruang ini semakin dipersempit dengan adanya penggarapan lahan seluas 2,5 hektare itu. Bukan hanya ruang hidup, tapi juga ruang ekspresi.
Perusahaan-perusahaan yang terlibat didalam deferostasi, eksploitasi sumber daya alam maupun penyingkiran masyarakat adat yang mengatasnamakan investasi dan pembangunan itu, adalah murni bentuk penjajahan. Sadarlah dan sadarlah. Hidup kekal dan bermanfaat, agar mati tidak dalam kerakusan dan tamak kekuasaan.
Indonesia sudah merdeka dari penjajah bangsa luar, jangan pula membuka jalan bagi penjajah bangsa sendiri.
Kejadian ini menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa Indonesia tidak benar-benar murni merdeka. Potret kejadian di Papua pula menjadikan kita agar tetap selalu waspada.
Ini dapat terjadi dimanapun, kapanpun dan kepada masyarakat adat manapun, termasuk pula di Kepulauan Riau. Dalihnya cuma 1 "Proyek Starategis Nasional".
_Pesan Emak_
Pendawai: Dion.
