Misi Blue Economy Dalam Potret Benturan Kesejahteraan Sosial
Kapal Bukit Raya Saat Sandar di Pelabuhan Sei Kolak, Kijang. Salah satu contoh pemanfaatan sumber daya laut Ekonomi Biru yakni permukaan laut/perairan sebagai kapal angkutan penumpang dan barang (f:/Pv)
Konsep Blue Economy yang diterapkan oleh Indonesia sejak awal tahun 2000-an ini, tidak semerta-merta karena munculnya kesadaran akan potensi pemanfaatan sumber daya laut, namun lebih cenderung pada kesadaran akan kerentanan pembangunan ekonomi yang mulai menyurut dan kehilangan arah.
Gunter Pauli yang memperkuat argumentasi dan pandangannya terhadap pemanfaatan sumber daya laut melalui bukunya yang berjudul "The Blue Economy: 10 Years, 100 Innovations, 100 Million Jobs" pada tahun 2010, sejalan dengan pembangunan berkelanjutan dalam periode program Millennium Development Goals (MDGs) yang dimulai pada tahun 2000 dan berakhir pada tahun 2015, menjadi peluang bagi dunia terutama negara anggota PBB untuk turut serta dalam menggali potensi sumber daya laut mereka untuk dimanfaatkan sebagai sumber kebangkitan ekonomi, termasuk pula Indonesia dalam berbagai sektor dan aspek kelautan, perairan dan perikanan.
Tidak hanya sampai disitu, konsep ekonomi biru juga berbicara tentang misi besar dunia untuk menyelamatkan dan menjaga keseimbangan alam baik pemeliharaan, penyelamatan termasuk mitigasi perubahan iklim, keanekaragaman hayati laut dan lain sebagainya.
Konsep sekaligus praktik ekonomi biru saat ini membawa kita akan satu keadaan besar yakni "Krisis Iklim dan Krisis ekonomi". Dan satu pemakluman yakni munculnya kepentingan-kepentingan elit sektoral dalam pengembangan Blue Economy.
Penyusunan Road Map Blue Economy Indonesia 2023-2045 memiliki tujuan untuk mengkonsolidasikan kebijakan, program, dan kegiatan yang didukung oleh semua pemangku kepentingan dan memberikan panduan untuk mewujudkan ekonomi laut yang berkelanjutan (dk).
Bappenas dalam RMBE menyebutkan pengembangan ekonomi biru di Indonesia dipandu dengan visi "Sumber daya pesisir dan laut kita yang beragam dikelola secara berkelanjutan melalui ekonomi biru yang berbasis pengetahuan untuk menciptakan kesejahteraan sosial ekonomi, memastikan lingkungan laut yang sehat, dan memperkuat ketahanan untuk kepentingan generasi sekarang dan masa depan" (dk).
Meski pahitnya harus kita akui dan sadari bersama, hingga hari ini laut menjadi satu-satunya jalur teraman dan termudah didunia dalam menjalankan aktivitas ilegal yang berdampak pada lingkungan dam termasuk perkembangan ekonomi. Jalur laut termasuk pula ekonomi biru adalah cerminan dari skema bisnis yang besar.
Disisi lain, tambang sumber daya laut semakin marak dimana-mana, perizinan dipermudah tanpa komitmen pengembalian alam laut, nelayan tradisional mulai bertahan hidup seadanya dan laut-laut sudah di kaveling-kavelingkan. Ini hanya beberapa diantara banyaknya "akibat" dari misi Blue Economy Indonesia.
Skema Indonesia yang disebut-sebut sebagai "Negara Kepulauan" suatu upaya untuk menunjukkan identitas wilayah, bukan sebenar-benarnya negara kepulauan secara harfiah.
Pertanyaannya, seberapa besarkah komitmen negara menjalankan Blue Economy? Sedangkan misi Blue Economy pada akhirnya banyak yang berbenturan dengan kemampuan, keberdayaan dan kepentingan masyarakat pesisir?
Selain itu, rumitnya urusan sumber daya laut ini, harusnya negara dapat mendorong kebutuhan para peneliti Indonesia untuk menggali, mendalami dan menemukan potensi baru yang terbarukan melalui kajian dan penelitian, baik itu fasilitas maupun anggaran.
Dapat kita bayangkan begitu besarnya visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia melalui salah satu misi yakni Blue Economy, yang sejak tahun 2012 negara kian meningkatkan inovasi kebijakan terbarunya. Dilain sisi, kemampuan negara untuk penunjang riset masih sangat minim.
Kocaknya, kita selalu latah dengan negara maju. Latah kebijakan, latah teknologi, latah pembangunan dll. Pada akhirnya, mereka negara maju berinovasi, kita masih bermimpi" _Pesan Emak_
Sampai hari ini, sumber daya laut yang barunbisa termanfaatkan dengan baik dan memperoleh kemajuan serta kebermanfaatan yang tampak, hanyalah permukaan laut. Sedangkan bawah laut, tengah laut maupun dasar laut, masih jauh dalam jangkauan negar.
Lucunya, para peneliti yang senantiasa fokus dan idealis pada penelitian dan kajian untuk memperoleh hasil-hasil temuan terbaru, para aktivis lingkungan dengan independensinya memperjuangkan hak-hak lingkungan, sedangkan negara fokus pada bagaimana menutup kenyataan hasil kajian dan penelitian dan aspirasi dampak lingkungan laut. Melalui apa? Kebijakan-kebijakan politik negara yang menguntungkan sebelah pihak.
Laut harus dijaga dengan "tambang". Masyarakat pesisir harus disejahterakan dengan "penangkapan ikan terukur". Cuaca dan perubahan iklim harus dirawat dengan "gas emisi karbon" dan lain sebagainya.
Ini potret yang nyata skema nyang dijalan negara saat ini. Sentimen Maritim yang harus disampaikan yakni, "Negara akan terus dengan kekayaannya, sedang rakyat akan terus dengan kesengsaraannya" jika pola dan skema Blue Economy masih berorientasikan pada kepentingan Ekonomi Sektoral. (*)
_Pesan Emak_
Pendawai: Dion
