Kenapa Ibu Kota Harus dipindahkan ke Kalimantan timur?
Oleh :
Alfiriyan
Ketua Divisi Pengembangan Sumberdaya Manusia Dan Organisasi (PDSMO) HIMKUM FISIP UMRAH
Assalamualaikum warahamtullahhi wabarakatuh.
Entah harus dimulai darimana pembahasan terkait dari judul penulisan yang kita angkat dan kita bicarakan saat ini, kemarin pada hari senin, tanggal 26 Agustus 2019 presiden secara resmi membuat keputusan tentang pemindahan ibu kota Negara ke Kalimantan Timur yang didampingi wakil presiden, menteri Agraria dan Tata ruang/ badan pertanahan nasional, yang mana presiden joko widodo menyampaikan berbagai macam alas an terkait pemindahan ibu kota Jakarta yang mana ada empat poin penting yang ia sampaikan antara lain :
Yang pertama adalah terkait masalah penduduk jawa yang terlalu padat karena menurut survey penduduk antar sensus ( SUPAS ) tahun 2015 menyebutkan, sebesar 56,56 persen masyarakat Indonesia terkonsenterasi di pulau jawa.
Sementara dipulau lainnya, persentasenya kurang dari 10 persen, kecuali pulau sumatera. Dan yang menjadi pertanyaan publik apakah Kalimantan timur berhak atau memenuhi syarat sebagai pengganti ibu kota sekarang ? jika dilihat dari data Survey SUPAS pada tahun 2015 pertumbuhan penduduk dikalimantan timur adalah sebanyak 16,23 juta yang mana terdiri atas 8,32 juta laki-laki dan 7,9 juta perempuan dan populasi penduduk Kalimantan hanya 6% dari jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 267 juta jiwa.
Jika kita kaji secara mendalam terkait pertanyaan publik maka publik akan bertanya-tanya yang pertama apakah yang menyebabkan Kalimantan timur memiliki penduduk hanya 6% dari total 267 juta jiwa, berapakah angka angka kematian ibu, berapakah angka kematian anak, dari bayi sampai dewasa hingga ke orang tua, hal ini yang mestinya disampaikan oleh badan pusat stastistik Kalimantan timur maupun pusat, tujuannya apa ?
ya untuk memperlihatkan kepada publik penyebab hanya 6% penduduk yang berada dikalimantan timur, namun sampai saat ini menurut penulusuran daripada penulis daripada situs Badan Pusat Statistik Kalimantan timur data itu tidak dapat diterima atau dengan kata lain tidak ada. Padahal data yang demikian sangat dibutuhkan bagi publik sebagai dasar mereka menilai dan menganalisa yang tujuannya agar bisa sama-sama ikut andil dalam hal pengawasan dan pengontrol kinerja pemerintah yang tujuannya juga tak lain tak bukan untuk Negara dan bangsa ini. Dan hal ini juga tidak disampaikan oleh presiden joko widodo pada tanggal 26 agustus tersebut, hal ini menambah asumsi dan pertanyaan dari publik mengapa Kalimantan yang terpilih menjadi ibu kota kalau dalam kalkulasi perbandingan penduduk ?
apakah yang menjadi landasan dan acuan pemerintah menunjuk Kalimantan timur sebagai ibukota kalau dalam kalkulasi penduduk ? dan bagaimanakah proses penilaian nya yang dilakukan pemerintah dalam kalkulasi penduduk ? hal ini harus segera dijawab dan disampaikan oleh pemerintah guna untuk transaparansi informasi kepada masyarakat luas. Karena hal ini adalah hal fundamental, dan mencegah masyarakat agar tidak berpikiran ada indikasi lain dalam penilain dalam kalkulasi penduduk.
Sementara dipulau lainnya, persentasenya kurang dari 10 persen, kecuali pulau sumatera. Dan yang menjadi pertanyaan publik apakah Kalimantan timur berhak atau memenuhi syarat sebagai pengganti ibu kota sekarang ? jika dilihat dari data Survey SUPAS pada tahun 2015 pertumbuhan penduduk dikalimantan timur adalah sebanyak 16,23 juta yang mana terdiri atas 8,32 juta laki-laki dan 7,9 juta perempuan dan populasi penduduk Kalimantan hanya 6% dari jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 267 juta jiwa.
Jika kita kaji secara mendalam terkait pertanyaan publik maka publik akan bertanya-tanya yang pertama apakah yang menyebabkan Kalimantan timur memiliki penduduk hanya 6% dari total 267 juta jiwa, berapakah angka angka kematian ibu, berapakah angka kematian anak, dari bayi sampai dewasa hingga ke orang tua, hal ini yang mestinya disampaikan oleh badan pusat stastistik Kalimantan timur maupun pusat, tujuannya apa ?
ya untuk memperlihatkan kepada publik penyebab hanya 6% penduduk yang berada dikalimantan timur, namun sampai saat ini menurut penulusuran daripada penulis daripada situs Badan Pusat Statistik Kalimantan timur data itu tidak dapat diterima atau dengan kata lain tidak ada. Padahal data yang demikian sangat dibutuhkan bagi publik sebagai dasar mereka menilai dan menganalisa yang tujuannya agar bisa sama-sama ikut andil dalam hal pengawasan dan pengontrol kinerja pemerintah yang tujuannya juga tak lain tak bukan untuk Negara dan bangsa ini. Dan hal ini juga tidak disampaikan oleh presiden joko widodo pada tanggal 26 agustus tersebut, hal ini menambah asumsi dan pertanyaan dari publik mengapa Kalimantan yang terpilih menjadi ibu kota kalau dalam kalkulasi perbandingan penduduk ?
apakah yang menjadi landasan dan acuan pemerintah menunjuk Kalimantan timur sebagai ibukota kalau dalam kalkulasi penduduk ? dan bagaimanakah proses penilaian nya yang dilakukan pemerintah dalam kalkulasi penduduk ? hal ini harus segera dijawab dan disampaikan oleh pemerintah guna untuk transaparansi informasi kepada masyarakat luas. Karena hal ini adalah hal fundamental, dan mencegah masyarakat agar tidak berpikiran ada indikasi lain dalam penilain dalam kalkulasi penduduk.
Yang kedua adalah terkait kontribusi ekonomi terhadap PDB ( Produk Domestik Bruto ). Berdasarkan data badan pusat statistic ( BPS ) 2018 kontribusi ekonomi terhadap PDB di pulau jawa sebesar 58,49 %. Sebanyak 20,85 persen diantaranya disumbangkan oleh jabodetabek. Sementara pertumbuhan ekonominya sebesar 21,66 % dengan pertumbuhan 4,3 %. dan lagi lagi yang menjadi pertanyaan public apakah yang menjadikan indikasi atau penyebab Kontribusi ekonomi PDB Kalimantan Timur ? Apakah PDB nya terendah ? berapa persantasenya ? apa penyebabnya jika terendah ? seharusnya ini segera disampaikan juga oleh pemerintah kepada masyarakat luas, dan disayangkan hal ini tidak juga disampaikan presiden joko widodo pada saat itu, padahal hal ini juga merupakan hal fundamentalnya, yang bertujuan agar pertanyaan dan asumsi daripada masyarakat atau publik dapat terkontrol karena tidak semua masyarakat tahu akan hal sedetail itu kalau tidak di sampaikan pemerintah.
Yang menjadi pertanyaan lagi apakah dengan dipindahkan ibu kota akan membuat PDB Kalimantan timur bisa meningkat dengan mudah ? karena proses pemindahan ibukota tidak hanya cukup 5 tahun waktunya, bagaimana dengan 5 tahun kedepan dan bagaimana dengan kota kota lain dan provinsi lain ? apakah PDB nya akan mengalami kenaikan atau mengalami penurunan akibat daripada Kalimantan timur ini ? hal ini masih bersifat dinamis dan buram sehingga kedepannya belum bisa di prediksi.
Dan yang menjadi pertanyaan apakah tidak menggangu pemerataan ? dan apakah pemerataan akan terjadi secara apa yang pemerintah harapkan ? lagi lagi bersifat buram dan paradoks. Yang secara logika belum dapat dipastikan kepastiannya.
Yang menjadi pertanyaan lagi apakah dengan dipindahkan ibu kota akan membuat PDB Kalimantan timur bisa meningkat dengan mudah ? karena proses pemindahan ibukota tidak hanya cukup 5 tahun waktunya, bagaimana dengan 5 tahun kedepan dan bagaimana dengan kota kota lain dan provinsi lain ? apakah PDB nya akan mengalami kenaikan atau mengalami penurunan akibat daripada Kalimantan timur ini ? hal ini masih bersifat dinamis dan buram sehingga kedepannya belum bisa di prediksi.
Dan yang menjadi pertanyaan apakah tidak menggangu pemerataan ? dan apakah pemerataan akan terjadi secara apa yang pemerintah harapkan ? lagi lagi bersifat buram dan paradoks. Yang secara logika belum dapat dipastikan kepastiannya.
Yang ketiga adalah terkait krisis ketersediaan air. Berdasarkan data kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ( PUPR ) tahun 2016, pulau jawa mengalami krisis air yang cukup parah.
Ada daerah yang termasuk indicator berwarna kuning yang artinya mengalami tekanan ketersediaan air, seperti diwilayah jawa tengah, kemudian ada yang indikatornya berwarna orange yang artinya kelangkaan air yang berada di wilayah jawa timur, sementara indikator berwarna merah yang artinya kelangkaan mutlak berada di wilayah jabodetabek, dan hanya sebagian kecil wilayah pulau jawa yang memiliki indikator hijau yang artinya ketersediaan air masih sehat, yakni diwilayah gunung salak hingga ujung kulon. Dan yang menjadi pertanyaan publik apa penyebab dari kurangnya ketersedian air menjadi indikatornya apakah penyebab kurang ketersediaan air menurun ? apakah karena tidak adanya pohon-pohon, apakah karena terlalu banyak Perusahaan besar yang sangat menguras debit air ? sehingga membuat ketersediaan air menurun dan hampir susah air mutlak, dan bagaimana penanggulangannya setelah ibukota pindah ketersediaan air akan berkurang pemakainnya secepatnya atau dalam kurun waktu 5 tahun kedepan ? dengan pertumbuhan penduduk yang pesat ? dan hal ini sangat perlu disampaikan oleh pemerintah kepada publik secepatnya, agar pertanyaan dan lajunya asumsi publik dapat segera terjawabkan dan terselesaikan. Karena sekarang masih lagi-lagi bersifat buram tentang penyebabnya dan indikasinya. Yang keempat adalah terkait Koversi Lahan di Jawa mendominasi. Berdasarkan hasil modelling KLHS Bappenas 2019 menunjukkan, konversi lahan terbesar terjadi di pulau jawa. Proporsi konsumsi lahan terbangun di pulau jawa mendominasi, bahkan mencapai lima kali lipat dari Kalimantan. Pada tahun 2000, proporsi lahan terbangun di jawa sebesar 48,41 %. Kemudian berkurang menjadi 46,49 % pada tahun 2010. Diprediksi, lahan terbangun di jawa pada tahun 2020 dan 2030 sebesar 44,64 dan 42,79 % menyusul pemindahan ibu kota.
Dan yang menjadi pertanyaan publik adalah apa yang akan dibangun di bangun oleh pemerintah di lahan tersebut sedangkan dana untuk pemindahan ibu kota sangat besar ? dan apakah akan dibangun secara pasti dan benar benar dibangun lahan tersebut dengan proporsi-proporsi yang disampaikan ? masih menjadi buram dan rancu bagi masyarakat dan seharusnya ada penyampain secara detail tentang jangka watu tersebut karena ini masih dalam gambaran yang buram. Apakah terealisasikan dengan beban pemindahan ibu kota dengan dana besar ? dan sampai berapakah lamanya waktu yang dibutuhkan untuk merealisasikan hal itu ? semakin banyak pertanyaan dari publik apabila analisa dan kajian akan hal tersebut tidak disampaikan secara segera. Karena itu apabila tidak disampaikan akan membuat banyak macam tafsiran dari masyarakat luas. dan penulis memiliki sejumlah pertanyaan yang mendasar yakni :
Ada daerah yang termasuk indicator berwarna kuning yang artinya mengalami tekanan ketersediaan air, seperti diwilayah jawa tengah, kemudian ada yang indikatornya berwarna orange yang artinya kelangkaan air yang berada di wilayah jawa timur, sementara indikator berwarna merah yang artinya kelangkaan mutlak berada di wilayah jabodetabek, dan hanya sebagian kecil wilayah pulau jawa yang memiliki indikator hijau yang artinya ketersediaan air masih sehat, yakni diwilayah gunung salak hingga ujung kulon. Dan yang menjadi pertanyaan publik apa penyebab dari kurangnya ketersedian air menjadi indikatornya apakah penyebab kurang ketersediaan air menurun ? apakah karena tidak adanya pohon-pohon, apakah karena terlalu banyak Perusahaan besar yang sangat menguras debit air ? sehingga membuat ketersediaan air menurun dan hampir susah air mutlak, dan bagaimana penanggulangannya setelah ibukota pindah ketersediaan air akan berkurang pemakainnya secepatnya atau dalam kurun waktu 5 tahun kedepan ? dengan pertumbuhan penduduk yang pesat ? dan hal ini sangat perlu disampaikan oleh pemerintah kepada publik secepatnya, agar pertanyaan dan lajunya asumsi publik dapat segera terjawabkan dan terselesaikan. Karena sekarang masih lagi-lagi bersifat buram tentang penyebabnya dan indikasinya. Yang keempat adalah terkait Koversi Lahan di Jawa mendominasi. Berdasarkan hasil modelling KLHS Bappenas 2019 menunjukkan, konversi lahan terbesar terjadi di pulau jawa. Proporsi konsumsi lahan terbangun di pulau jawa mendominasi, bahkan mencapai lima kali lipat dari Kalimantan. Pada tahun 2000, proporsi lahan terbangun di jawa sebesar 48,41 %. Kemudian berkurang menjadi 46,49 % pada tahun 2010. Diprediksi, lahan terbangun di jawa pada tahun 2020 dan 2030 sebesar 44,64 dan 42,79 % menyusul pemindahan ibu kota.
Dan yang menjadi pertanyaan publik adalah apa yang akan dibangun di bangun oleh pemerintah di lahan tersebut sedangkan dana untuk pemindahan ibu kota sangat besar ? dan apakah akan dibangun secara pasti dan benar benar dibangun lahan tersebut dengan proporsi-proporsi yang disampaikan ? masih menjadi buram dan rancu bagi masyarakat dan seharusnya ada penyampain secara detail tentang jangka watu tersebut karena ini masih dalam gambaran yang buram. Apakah terealisasikan dengan beban pemindahan ibu kota dengan dana besar ? dan sampai berapakah lamanya waktu yang dibutuhkan untuk merealisasikan hal itu ? semakin banyak pertanyaan dari publik apabila analisa dan kajian akan hal tersebut tidak disampaikan secara segera. Karena itu apabila tidak disampaikan akan membuat banyak macam tafsiran dari masyarakat luas. dan penulis memiliki sejumlah pertanyaan yang mendasar yakni :
Dan apakah pemindahan ibu kota ini murni mengutamakan pemerataan pembangunan atau sebaliknya ?
Dan apakah pemindahan ibu kota ini murni tidak ada ada campur tangan asing atau kepentingan lainnya ?
Dan apakah pemindahan ibu kota ini akan membuat kemajuan atau kemunduran setelah menggunakan dana yang cukup besar ?
Mungkin sekian yang bisa penulis sampaikan harapan besar penulis kepada pemerintah agar segera menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya alasan pemindahan ibu kota tersebut buram dan rancu, dan juga besar harapan kepada pemerintah untuk memperjelas program besar ini secara terperinci dan terstruktur secara sistematis sehingga mudah dipahami dan dimengerti indikasi dan indikator program tersebut.
Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.
Tags:
pemerintah